Kemenhut Dorong PBPH Perkuat Kesiapsiagaan dan Kolaborasi Pengendalian Karhutla di Kalsel

MERCUSUARNEWS.NET – Banjarbaru, 25 Agustus 2026 – Upaya pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Selatan terus diperkuat melalui pemantauan titik panas (hotspot), peningkatan kesiapsiagaan, verifikasi lapangan, serta koordinasi lintas pihak.

Berdasarkan data rekapitulasi dari bulan Januari hingga Juli 2026, luas kebakaran hutan dan lahan yang tercatat pada areal PBPH telah mencapai 502,89 hektare. Kondisi ini menuntut peningkatan kewaspadaan serta langkah pencegahan dini guna menekan potensi perluasan areal terbakar.

Dari hasil monitoring harian SIPONGI Kementerian Kehutanan menggunakan Satelit NOAA-20 (VIIRS), pada 24 Agustus 2026 terpantau 180 hotspot dengan tingkat kepercayaan High- Medium di Kalimantan Selatan. Hotspot tersebut tersebar di Kabupaten Banjar sebanyak 40 hotspot, Kabupaten Barito Kuala sebanyak 4 hotspot, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 54 hotspot, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 1 hotspot, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 13 hotspot, Kota Banjarbaru sebanyak 15 Hotspot, Kabupaten Kotabaru sebanyak 1 hotspot dan Kabupaten Tabalong sebanyak 1 hotspot.

Dari 180 hotspot tersebut, 15 hotspot atau 8,33% berada di dalam areal PBPH, sedangkan sisanya sebanyak 165 hotspot atau 91,67% berada di luar areal PBPH.

Lima belas hotspot yang terpantau di dalam areal PBPH terdiri atas 1 hotspot di areal PT Borneo Indo Tani, Kabupaten Banjar, 2 hotspot di areal PT Inhutani I Unit Riam Kiwa, Kabupaten Banjar, 3 hotspot di areal PT Dwima Intiga, Kabupaten Tapin, 3 hotspot di areal PT Inni Joa, Kabupaten Tanah Bumbu dan 6 hotspot di areal PT Inhutani I Unit Pelaihari. Informasi keberadaan hotspot tersebut telah disampaikan kepada PBPH terkait untuk ditindaklanjuti.

Sebaran tersebut menjadi salah satu informasi penting dalam menentukan langkah mitigasi dan pengendalian Karhutla secara lebih terarah. Data juga digunakan untuk memperkuat koordinasi para pihak agar tindak lanjut dapat dilakukan sesuai lokasi, kondisi lapangan, dan kewenangan masing-masing.

Masyarakat perlu memahami bahwa hotspot merupakan indikasi awal adanya anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui pemantauan satelit. Keberadaan hotspot tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pada lokasi tersebut telah terjadi kebakaran hutan atau lahan.

Oleh karena itu, informasi hotspot perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi langsung di lapangan (ground check). Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus menentukan tindakan penanganan yang diperlukan.

Pemantauan harian menjadi bagian dari sistem peringatan dini agar indikasi titik panas dapat segera diverifikasi melalui ground check dan ditangani sesuai kondisi aktual di lapangan.

BPHL Wilayah XI Banjarbaru terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan pengendalian Karhutla di areal PBPH. Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring hotspot harian, patroli menara pantau, kesiapsiagaan posko, personel dan sarana prasarana, patroli terpadu, verifikasi lapangan (ground check), pemadaman apabila ditemukan kebakaran, pemasangan papan imbauan, serta kampanye pencegahan Karhutla.

Upaya pengendalian Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah pusat dan daerah, KPH, pemegang PBPH, pemegang PPKH, serta masyarakat memiliki peran penting sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.

Melalui deteksi dini, respons cepat, kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, verifikasi lapangan, serta koordinasi yang kuat, risiko Karhutla diharapkan dapat ditekan sekaligus menjaga kelestarian hutan, lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat di Kalimantan Selatan.