Biodiversity Credit Jadi Terobosan Baru Indonesia dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati

MERCUSUARNEWS.NET – Jakarta, 12 Juni 2026 – Indonesia terus memperkuat upaya perlindungan keanekaragaman hayati melalui pengembangan biodiversity credit sebagai instrumen inovatif yang mendorong konservasi berbasis hasil dan pembangunan berkelanjutan. Melalui diskusi yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), pemerintah bersama para pemangku kepentingan nasional dan internasional membahas arah kebijakan, metodologi, dan tata kelola yang diperlukan untuk membangun skema biodiversity credit yang kredibel, berintegritas tinggi, dan memberikan manfaat nyata bagi alam maupun masyarakat.

Forum “Pengembangan Biodiversity Credit” menegaskan pentingnya inovasi dalam mendukung implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Instrumen ini diharapkan dapat mendorong perlindungan spesies, pemulihan ekosistem, peningkatan kualitas habitat, serta memperluas partisipasi berbagai pihak dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati Indonesia.

Staf Ahli Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya KLH/BPLH, Noer Adi Wardojo, menegaskan bahwa Indonesia tengah mempercepat penyusunan kerangka kebijakan dan instrumen biodiversity credit yang disesuaikan dengan karakteristik keanekaragaman hayati nasional.

“Indonesia merupakan negara megabiodiversitas yang memiliki karakteristik unik. Karena itu, pengembangan biodiversity credit tidak dapat hanya meniru praktik negara lain, tetapi harus dibangun berdasarkan kebutuhan, potensi, dan kondisi Indonesia sendiri,” ujar Noer Adi.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai pendekatan biodiversity credit, mulai dari skema kompensasi, offset, hingga kontribusi sukarela. Namun seluruh mekanisme tersebut harus berbasis hasil konservasi yang terukur, dapat diverifikasi, dan memberikan manfaat nyata bagi keanekaragaman hayati serta masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Taskforce Biodiversity Credit, Maria Ratnaningsih, menjelaskan bahwa biodiversity credit merupakan instrumen yang memberikan nilai terhadap hasil konservasi yang nyata, seperti perlindungan spesies, pemulihan ekosistem, dan peningkatan kualitas habitat.

“Pengembangan biodiversity credit harus berbasis bukti, terukur, memberikan manfaat tambahan bagi konservasi, serta menjamin keberlanjutan manfaat dalam jangka panjang,” jelas Maria.

Sementara itu, Deputy Executive Director and Director of Government Relations IAPB, Camile Maclet, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengembangan skema biodiversity credit.

“Kami meyakini bahwa persetujuan masyarakat merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Masyarakat lokal dan masyarakat adat harus diposisikan sebagai mitra dalam pengembangan proyek konservasi,” ujar Camile.

Sebagai negara dengan salah satu tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan instrumen yang mampu menghubungkan upaya konservasi dengan penciptaan nilai lingkungan yang terukur dan kredibel. Dalam konteks tersebut, biodiversity credit diharapkan menjadi salah satu instrumen yang dapat memperkuat perlindungan alam sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ke depan, KLH/BPLH akan mempercepat penyusunan protokol nasional biodiversity credit yang mengedepankan integritas lingkungan, tata kelola yang transparan, manfaat yang berkeadilan, serta sistem pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui langkah ini, Indonesia berupaya membangun ekosistem konservasi yang semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.